SUBANG – Bawaslu Subang mulai memetakan Indeks Kerawanan Pemilu 2019 (IKP 2019) untuk Pemilihan Umum tahun 2019. Hasil IKP ini nantinya dikirim ke Bawaslu RI untuk dianalisa secara Nasional.

“Saat ini Bawaslu Subang sedang proses memetakan data IKP 2019. Hal ini memang ditugaskan oleh Bawaslu RI untuk kemudian dikumpulkan secara serentak 30 Agustus ini,” ujar Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga dan Humas Bawaslu Kabupaten Subang Imanudin, Rabu (29/8/2018).

Secara umum, Imanudin menjelaskan, telah dipetakan sejumlah potensi konflik dalam Pemilu 2019 nanti. Seperti selisih DPT, hilangnya hak pilih, hingga konflik pasca pemilu seperti perusakan kantor KPU atau Bawaslu. Hal ini terungkap dari penyusunan IKP 2019 yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Subang.

“Pemilu tahun 2019 memiliki mekanisme yang berbeda dengan pemilihan-pemilihan sebelumnya. Salah satu di antaranya adalah keserentakan pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Ini tentu akan mengubah dimensi indeks kerawanan yang sudah ada,” paparnya.

Imanudin menyebut, secara konseptual IKP 2019 dapat didefinisikan sebagai “Segala hal yang mengganggu dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan adil.”
Merujuk pada definisi ini, maka dimensi yang dikembangkan adalah konteks sosial-politik, penyelenggaraan yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi.

“Dengan semakin sempurnanya IKP 2019, kedepan diharapkan dapat diambil Inventarisasi terukur atas kerawanan yang terjadi di tingkat Kabupaten maupun Propinsi. Hasilnya adalah titik lemah siklus pemilihan mulai dari pra pemilu, saat pemillu hingga pasca pemilu terpetakan dengan seksama,” ucapnya.

“Dengan demikian, Kerawanan Pemilu dengan cepat terpetakan sehingga Pemilu dapat berjalan luber, adil, inklusif dan demokratis dapat terselenggara sesuai harapan dan amanat konstitusi ,” pungkasnya.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here