SUBANG – Ratusan buruh laki laki dan perempuan yang berasal dari berbagai perusahaan di Kabupaten Subang terutama dari kawasan pantura berdemonstrasi di depan gedung DPRD Subang, Kamis (1/11/2018).

Mereka yang tergabung dalam Aliansi Buruh Subang (ABS) itu menuntut dihapusnya Peraturan Pemerintah No 78 tahun 2015 beserta seluruh peraturan di bawahnya, yang dinilai menghambat kenaikan upah buruh.

Salah satu orator dalam aksi tersebut, Warso, menyatakan bahwa PP di atas hanya memberikan kenaikan upah sebesar 8,03 persen setiap tahun. Prosentase kenaikan tersebut bahkan lebih rendah dari tahun lalu yang 8,25 persen. Sementara kebutuhan hidup lebih daripada itu.

“Kami secara tegas menolak PP 78. Karena tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak kami. Jika dihitung dari UMK sekarang yang Rp 2,5 juta, berarti kenaikan hanya 200 ribh saja. Mana cukup?” katanya.

Padahal, kata Warso, aliansi buruh sudah menghitung. Setiap bulan UMK Rp 2,5 juta masih jauh dari cukup. Mereka masih harus mengutang Rp 700 ribu.
Maka dari itu, ABS menuntut DPRD dan pemerintah daerah Kabupaten Subang untuk mengirimkan rekomendasi kenaikan UMK dan penghapusan PP 78 ke meja gubernur Jabar.

“Pemda dan DPRD segera kirimkan rekomendasi berdasarkan tuntutan kami kalau memang masih peduli pada buruh,” ucapnya.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here