SUBANG- Salah satu Pengurus KONI Jawa Barat Bidang Bina Prestasi Rahyang Mandalajati Evi Silviadi, menanggapi ramainya putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Putusan itu tentang Keputusan Badan Abitrase Olahraga Indonesia (BAORi) terhadap Kepengurusan KONI Jawa Barat di bawah Kepemimpinan Brigjen TNI Ahmad Saepudin.

Menurut Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan itu, hanya keputusan biasa, yang membenarkan adanya kepuasan BAORI.
Kerena menurut Evi, putusan PN Jakpus tersebut, hanya bersifat administrasi, dan tidak bersifat eksekutorial. Artinya Pengadilan tidak memerintahkan eksekusi atas SK yang diberikan KONI Pusat terhadap KONI Jabar, di bawah kepemimpinan Brigjen TNI Ahmad Saepudin.

“Kita melihat putusan PN Jakpus tersebut, hanya bersifat bisa atau administrasi, itu kan atas pengaduan Iswara, yang didaftarkan pada tanggal 13 November 2018 di PN Jakpus, dan PN Jakpus hanya menjawab saja, tidak membuat putusan apapun,” tegas Evi yang juga Ketua Umum Pengprov Muaythai Jabar di Subang, Jum’at (18/1/2019).

Evi menegaskan, dengan putusan PN Jakpus tersebut, kepengurusan KONI Jabar di bawah pimpinan Brigjen TNI Ahmad Saepudin, tetap sah dan benar secara hukum.
“Yang bisa mengeksekusi SK KONI Jabar itu bukan Pengadilan Negeri, tetapi KONI Pusat, karena PN tidak memiliki kewenangan, dan fungsi untuk mengeksekusi KONI Jabar, hanya bersifat laporan adminstrasi yang dilaporkan Iswara,” terangnya.

Lebih lanjut Evi menyatakan, kisru KONI Jabar itu sudah selesai, dengan adanya surat penegasan KONI Pusat yang disampaikan kepada KONI Jabar, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) Provinsi Jawa Barat.

Ahmad Ripai

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here