JAKARTA -Jelang akhir periode kepemimpinan pemerintahan Jokowi, kembali lakukan blunder politik dengan menerbitkan sejumlah peraturan pemerintah (PP) di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ada 4 PP yang diberlakukan oleh pemerintahan Jokowi di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, yakni PP No 70/2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, PP 66/2017 Tentang Perubahan atas PP 70/2015, dan PP 49/2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, di mana untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), PPPK, dan Honorer dikelola oleh Taspen.

Sedangkan untuk anggota TNI, polisi, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) termasuk PPPK-nya dikelola oleh ASABRI berdasarkan PP 102/2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dodi Susanto Sekretaris PT Taspen dalam pemberitaan media di Jakarta (29/1) menegaskan bahwa Taspen resmi menjadi penyelenggara jaminan sosial berupa Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pegawai non-PNS termasuk tenaga honorer yang bertugas pada instansi pemerintah.

Sedangkan program JKK dan JKM bagi penerima upah selain yang bekerja pada penyelenggara negara diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Tenaga Kerja.

Dalam siaran persnya di Jakarta (29/1) Hery Susanto, Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Kornas MP BPJS) menilai dengan memberlakukan 4 PP tersebut pemerintahan Jokowi telah melanggar UU SJSN, UU BPJS dan UU ASN.

Hery Susanto menjelaskan sebagaimana amanah UU BPJS ditegaskan bahwa pengelolaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) adalah kewenangan dari BPJS ketenagakerjaan bukan PT Taspen dan PT Asabri.

Mustinya pemerintah sudah harus menyiapkan langkah penggabungan jaminan pensiun PT Taspen dan PT Asabri ke BPJS ketenagakerjaan paling lambat 2029, bukan membuat blunder peraturan perundang-undangan yang tidak sinergi dengan amanat UU.

UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS dengan jelas menyatakan bahwa perlindungan jaminan sosial untuk sektor Ketenagakerjaan di Indonesia hanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dimana BPJS ketenagakerjaan mengelola JKM, JKK, JHT dan JP. “Rezim Jokowi ini tidak konsisten dan selalu melanggar UU, terus produksi kebijakan yang tidak sinkron dan bertabrakan antar peraturan perundang-undangan terkait,” pungkasnya.

Mangun Wijaya

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here