SUBANG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Subang secara tegas dan berani menghentikan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh relawan yang mengatasnamakan Jokowers Jakarta. Diduga kegiatan tersebut ilegal karena tidak memiliki Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).

“Bawaslu langsung hentikan kegiatan tersebut sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23/2018 partai politik harus menyerahkan STTP saat akan kampanye,” kata Komisioner Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Subang, Imanudin, kepada media, Rabu (20/02/2019).

Iman mengatakan, kegiatan yang mengatasnamakan Bakhti Sosial tersebut mendapat perhatian Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) setempat. Rencananya, Relawan Jokowers Jakarta akan melaksanakan Kegiatan tersebut di Desa Cisaga Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang.

3 hari sebelumnya, Imanudin menjelaskan, Kades Cisaga menerima Informasi dari Pesan WA melalui Nomer yang tak di kenal. Kades diminta untuk memfasilitasi kegiatan tersebut, namun Kades langsung koordinasi dengan Panwascam Cibogo untuk meminta arahan dari pihak Panwascam. “Menganggap Kades tidak tahu menahu terkait pesan tersebut, penghentian kegiatan tersebut dilakukan Panitia Pengawas tingkat Kecamatan setelah koordinasi dengan kepolisian setempat,” kata Imanudin.

Belajar dari kegiatan Bakhti Sosial yang akan dilaksanakan oleh Relawan yang mengatasnamakan dari Jokowers Jakarta, Iman meminta partai politik, pelaksana kampanye maupun peserta Pemilihan Umum 2019 lebih menaati aturan yang berlaku.

“Penghentian kampanye pertama di Subang itu diharapkan jadi pelajaran untuk siapa pun yang akan melaksanakan kampanye agar lebih tertib dalam hal administrasi.
Sebagaimana PKPU 23/2018 tentang kampanye, pasal 27 dan 29 pelaksana kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada kepolisian yang memuat tentang hari, tempat maupun jumlah peserta kampanye,” katanya menjelaskan.

Hal itu menurut Imanudin berlaku bagi kampanye berkelompok maupun perorangan. Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberlakukan sejumlah peraturan terkait pelaksanaan pemilihan umum.

“Apabila peserta pemilu akan melakukan kampanye tatap muka, pertemuan terbatas atau rapat umum makan peserta pemilu diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat kepolisian sebagai diatur pada pasal 27, pasal 29 dan pasal 43,” pungkasnya.

Ahmad Ripai

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here