SUBANG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Subang sebuah lembaga di bawah pemerintah Kabupaten Subang kini hadir menjadi mitra masyarakat mewujudkan Subang JAWARA (Jaya, Istimewa, Sejahtera).

Bapenda, khusus melayani masyarakat Kabupaten Subang dalam hal pengelolaan sumber pendapatan seperti pajak.

Kepala Bapenda Kab Subang, Dadang Kurnianudin, menyatakan bahwa Bapenda dibentuk agar fokus dalam hal menggali potensi pendapatan daerah.

“Kami akan melayani masyarakat dengan sepenuh hati, salah satunya dalam pelayanan PBB yang meliputi pembetulan, pembatalan, pengurangan,
keberatan PBB, mutasi, Pendaftaran Objek Pajak Baru, salinan, dll.
Pelayanan kami sudah lebih dekat dan mudah, semudah membuka Smartphone. Dimana pembayaran PBB dapat dilakukan melalui Bank BJB, Aplikasi BJB digi, Kantor POS, Alfamart, Indomart, Tokopedia, dan Bukalapak,” ujar Dadang, Rabu (22/05/2019).

Informasi lebih lanjut, kata Dadang menambahkan, dapat menghubungi kami di layanan SMS dan WA dengan Nomor 0811 235 6633 pada jam kerja.

Selanjutnya, menurut Dadang, Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang memiliki berjuta potensi pendapatan asli daerah (PAD). Tentu potensi PAD tersebut akan mampu mendongkrak perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Subang apabila digali lebih dalam. Salah satu potensi besar dalam PAD adalah PBB yang selama 4 tahun terakhir belum dilakukan penyesuaian.

Perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Subang mulai bergeliat. Betapa tidak, pertumbuhan industri mulai menyebar di daerah yang ditetapkan sebagai zona industri. Berdirinya jalan tol, pelabuhan, waduk sadawarna, dan pertumbuhan sektor ekonomi lainnya berdampak pada perubahan harga pasar wajar atas tanah dan bangunan.

Setelah melalui kajian terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di wilayah Kabupaten Subang, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap NJOP PBB dan DBKB. “Dengan penyesuaian tersebut, kerinduan masyarakat agar Subang lebih maju, infrastruktur berkualitas baik, akan segera terwujud,” ucap Dadang.

Penyesuaian NJOP PBB dan DBKB akan menambah anggaran pembangunan untuk jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta fasilitas lainnya. Percepatan pembangunan sangat ditentukan oleh seberapa taat masyarakat membayar pajak. “Anda TAAT, Kami CEPAT,” pungkasnya.

(Adv/Ahmad Ripai)

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here