GARUT – Banyaknya Petugas Pendamping atau Fasilitator di Kabupaten Garut yang mempunyai rangkap pekerjaan yang dibiayai oleh dana pemerintah yang nersumber dari APBN mendapat sorotan dari kalangan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Ijal, salah satu Pemuda Pemerhati Garut Intan (PPGI). Dia mengungkapkan contoh konkritnya ada beberapa temuan yang ada di lapangan beberapa oknum Pendamping PKH dan Desa yang mempunyai pekerjaan juga di Dinas Perumahan dan Pemukiman (Pendamping Rutilahu), bahkan merangkap juga jadi pendamping Irigasi.

“Ini perlu kita kaji secara bersama, perihal dominasi ‘gerbong-gerbong’ tertentu yang memainkan peranan terhadap pekerjaan pendampingan di Garut,” ungkap Ijal, Rabu (22/05/2019).

Menurut Ijal, angka pengangguran di Garut cukup tinggi, dan pemerintah Garut dinilai sudah gagal memfasilitasi ribuan anak muda serta sarjana muda yang mempunyai daya saing cukup tinggi. “Maka dari itu, solusi kami, salah satunya adalah fenomena double job ini harus segera diputus mata rantainya supaya tak berefek negatif panjang dan sistematis,” kata Ijal.

Banyak program pemerintah hari ini yang digulirkan di Kabupaten Garut. Ijal menyebut salah satunya, yang hari ini akan TOT adalah pendamping Irigasi di Cirebon. Undangan juga sudah tersebar, dan dalam undangan tersebut sudah ada beberapa orang yang namanya sudah masuk sebagai Pendamping Desa.

“Kita akan pertanyakan ke dinas terkait. Kalau benar ya orang-orang tersebut mempunyai kontrak double, itu artinya harus diberhentikan secara tidak hormat karena keluar dari komitmen yag ada di SPK,” tegas Ijal.

Sementara itu, saat dikonfirmasi via WA (whatsapp) kepada Dinas Sosial Kabupaten Garut, Heri selaku salah satu Kepala Bidang di dinas tersebut menyatakan akan meminta nama nama yang rangkap pekerjaan untuk memilih salah satu.

“Kalau memang benar, maka mereka akan disuruh memilih apakah mau lanjut jadi TPM atau PKH,” kata Heri.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here