SUBANG – Praktik korupsi kini diduga juga melanda tubuh pemerintahan Desa Bojongkeding, Kecamatan Tambakdahan, Kabupaten Subang.

Itu terkait pengelolaan keuangan desa bersumber dari dana transfer (APBD Kab.Subang TA 2018) lazim disebut Bantuan Desa (Bandes) yang diusung melalui Pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD. Dulu, populer dikenal dana aspirasi Dewan. Pengelolaan dana ini diduga sarat KKN.

Modus operandinya dengan menyunat dana program dan mengurangi volume dan kualitas matrial proyek/kegiatan, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa.
Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dihimpun menyebut, penyelewengan dana itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan adanya proyek fiktif.

Disebut fiktif lantaran wujudnya tidak ada alias tidak dikerjakan. Sementara Surat Pertanggung Jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal.
Sebagai testimoni hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber yang dihimpun menyebutkan, Pengecoran Jalan di Kp.Gambar senilai Rp.50 juta dan Rabat Beton di Kp.Sukawera senilai Rp.75 juta dikerjakan terkesan asal jadi, diduga terjadi mark up harga, pengurangan volume dan kualitas matrial yang tidak sesuai RAB/Proposal.
Begitu pula pengadaan sound sistem senilai Rp.75 juta dan umbul-umbul senilai Rp.25 juta tidak direalisasi seluruhnya.

Namun yang lebih disesalkan rencana rehab Mushola “Al-Hikmah” di Dsn Cihaok berbiaya Rp.10 juta diduga tidak direalisasikan sama sekali.
Masih menurut sumber, praktek nepotisme dan pungli juga mewarnai penyelewengan dana pokir itu, seperti memenuhi permintaan fee. Besaran fee yang telah disetor ke oknum anggota DPRD (Aspirator) berkisar antara 10%-30% dari total dana yang dikucurkan.

“Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana telah bersepakat dahulu dengan oknum petinggi Partai, anggota dewan yang terhormat dan pejabat tertentu mengenai besaran fee,” ujarnya, Minggu (26/05/2019).

Kades Bojongkeding H.Herman ketika dikonfirmasi melalui surat Nomor : 65/JP/Biro-Sbg/Konf/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 tidak memberi jawaban.

Pantauan di lapangan, diketemukan bila kucuran dana pokir TA 2019 bernilai ratusan juta hingga kini belum dikerjakan sepenuhnya, padahal berdasarkan regulasi dalam kurun waktu seminggu setelah realisasi dari Bank yang ditunjuk harus segera dikejakan.
Sesuai data, jenis proyek/kegiatan berbiaya dana pokir TA 2019 diantaranya Rabat beton di Kp.Cihaok sebesar Rp.200 jutaan; Pengadaan Ambulan Mesjid “An-Nur” sebesar Rp.50 juta; Perkerasan Jalan di Kp.Tempel dan Kp.Pintu masing-masing sebesar Rp.50 juta; Plesterisasi di Kp.Cihaok (Rt.03/01) sebesar Rp.40 jutaan.

Dikesempatan terpisah, aktivis Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi Aparatur Negara RI (LI-TPK AN RI) Kab.Subang Syamsudin Rosid,SH saat dimintai tanggapan di kantornya belum lama ini sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera menelusuri kasus itu, setelah diperoleh data dan fakta hukum akan segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum.

Syamsudin menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana Pokir itu dikatagorikan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.
Upaya tersebut, kata Syamsudin merupakan hal yang urgen sebagai upaya menegakan supremasi hukum sebelum permasalahannya semakin meluas.

(Abdulah)

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here