SUBANG – Seiring dengan baru dimulainya tahun ajaran baru, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Subang menyampaikan keprihatinan atas banyaknya keluh kesah dan ketidakjelasan masyarakat. Terutama sehubungan dengan maraknya pungutan dan tingginya biaya pendidikan di sekolah negeri di Kabupaten Subang.

“Pada sisi rencana belanja dalam APBD, tidak terlihat upaya pemerintah Kabupaten Subang menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang tua siswa. Padahal di lapangan marak terjadi pungutan dan tingginya biya pendidikan di sekolah negeri terutama SD dan SMP, sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Nampaknya pemerintah daerah tidak memiliki sense of crisis,” ungkap Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kab Subang, Niko Rinaldo, M.I.Kom, Selasa (13/08/2019).

Pertanyaan yang muncul, kata Niko, bagaimanakah Bupati merespon berbagai keluhan masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan pengairan untuk pertanian ?

Kemudian, Niko melanjutkan, dalam sisi belanja KUA PPAS 2020, pihaknya tidak melihat ada upaya serius untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang gratis dan bermutu sebagaimana dijanjikan. Begitu juga peningkatan pelayanan kesehatan serta penyelesaian masalah infrastruktur terutama jalan dan air untuk pertanian dan/atau air bersih. “Terlebih dengan adanya jalan tol dan pembangunan pelabuhan patimban sudah sangat perlu dibangun jalan lingkar luar yang terdahulu telah direncanakan pada saat Bupati Ojang Sohandi,” ujar Niko menambahkan.

Selanjutnya, mengenai Raperda Kearsipan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan disclaimer karena ternyata Rancangan Raperda tentang kearsipan belum di serahkan kepada DPRD Kabupaten Subang. Hal ini, menurut Niko, menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Subang masih lemah. Seharusnya Raperda Kearsipan diserahkan sebelum nota pengantar dibacakan oleh Bupati Subang.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here