SUBANG – Terhadap rancangan KUA PPAS APBD Kabupaten Subang tahun 2020, Fraksi PDIP Subang berpendapat bahwa walaupun bupati memulainya dengan visi dan misi, ternyata isi dari rancangan KUA PPAS yang disampaikan tidak menggambarkan kebijakan yang dapat mendekati pencapaian visi dan misi dimaksud. Rancangan juga tidak disertai oleh semangat dan nilai-nilai juang yang tinggi guna menggali dan menggerakkan potensi yang luar biasa, yang tersedia di wilayah Kabupaten Subang, sehingga tagline pemerintahan jawara nyaris tanpa makna.

“Sebagai bukti atas apa yang kami sampaikan, marilah kita lihat rencana pendapatan untuk APBD tahun 2020 yang lebih kecil atau turun sebesar 22,64% dari rencana pendapatan dalam APBD perubahan tahun 2019. Itu berarti hanya naik 3,65% dari rencana APBD Kab. Subang tahun 2019 (murni) dan ini tentunya tidak berbanding lurus dengan indikator makro pertumbuhan ekonomi regional dan nasional,” papar H Aming, saat Rapat Paripurna DPRD Subang kemarin.

Selanjutnya dilihat dari komponen sumber pendapatannya, maka proyeksi pendapatan tahun 2020, hanya berupa rencana pendapatan yang tidak mengharuskan pemerintah kabupaten subang untuk berkeringat. Apalagi berjuang berdarah-darah sebagaimana pendiri bangsa dan negara ini hingga proklamasi kemerdekaan indonesia 74 tahun yang lalu. Akan tetapi cukup “sila ipis” dan target pendapatan itu akan tercapai.

Hal ini, menurut pandangan fraksi, dapat dilihat dari target PAD yang hanya dipatok naik 71,06 milyar atau naik 15 %. Padahal intensitas aktivitas ekonomi di Kabupaten Subang sangat tinggi, sehingga potensi peningkatan pajak dan retribusi daerah juga akan meningkat cukup tinggi. Selain dari pada itu, dengan memperhatikan rencana pendapatan dari dana perimbngan dan bagi hasil hasil pajak / bukan pajak, target yang ditetapkan hanya sekedarnya saja. Tidak menggambarkan upaya yang sungguh-sungguh untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, terutama untuk dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi khusus dan bantuan keuangan serta hibah.

“Padahal seringkali memerlukan upaya untuk meyakinkan kementerian/lembaga negara non kementerian dan pemerintah daerah provinsi memandang prioritas untuk mengalokasikan DAK (pendapatan yang diarahkan) ke Kabupaten Subang,” sebutnya.

Bahkan belanja langsung yang identik dengan belanja barang dan jasa (kegiatan) dan belanja modal mengalami penurunan 1,24 % dari tahun 2019 sebesar Rp 817,53 Miliar. Ketidak seriusan Pemkab subang menyusun KUA PPAS APBD tahun 2020 ditunjukkan pula dengan alasan penurunan belanja pegawai yang dikatakannya sebagai efisiensi. Hal ini menunjukan alasan yang dibuat-buat, karena efisiensi hanya akan ditemukan pada evaluasi setelah pelaksanaan dan bukan pada fase perencanaan.

“Sehubungan dengan pandangan yang telah kami uraikan di atas, kami meminta penjelasan atas hal-hal sebagai berikut : Jelaskan yang menjadi dasar pertimbangan dari penetapan berbagai target baik pendapatan maupun belanja dalam rancangan KUA PPAS tahun 2020 ! Kedua, jelaskan beberapa kebijakan dalam KUA PPAS tahun 2020 yang berhubungan dengan penyelenggaraan urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pertanian, urusan ketenagakerjaan dan urusan pekerjaan umum dan pengairan serta kaitannya dengan upaya pencapaian visi dan misi. Ketiga, jelaskan kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan yang sedang dan akan dijalankan untuk meningkatkan pendapatan daerah!” pungkas H Aming.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here