SUBANG – Bupati Subang H Ruhimat secara resmi telah mengirimkan surat dengan Nomor PM.01/1629/Pem kepada Presiden Joko Widodo tertanggal hari ini, Jumat (16/08/2019).

Surat tersebut berisi permohonan mengevaluasi kembali penunjukan PT GRPP sebagai pengelola objek wisata Gunung Tangkuban Parahu.

Berikut isi surat Bupati Subang selengkapnya.

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Presiden RI

Memperhatikan dinamika yang terjadi atas tuntutan masyarakat Kabupaten Subang khususnya dan masyarakat Jawa Barat umumnya, berkenaan dengan pengelolaan Taman Wisata Alam Tangkuban Parahu (TWA TP), kami telah mengevaluasi terhadap keberadaan PT GRPP dalam pengelolaan TWA TP dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Gunung Tangkuban Parahu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem budaya masyarakat Jawa Barat (Suku Sunda) umumnya dan masyarakat Kabupaten Subang khususnya.

2. Bahwa proses penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu oleh Menteri Kehutanan pada Tahun 2009 tidak memperhatikan aspek atau nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa Barat.

3. Bahwa sejak awal pengelolaan TWA Tangkuban Parahu oleh PT GRPP mendapat penolakan keras dari masyarakat Jawa Barat atau masyarakat Kabupaten Subang, bahkan Pemkab tidak dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan TWA Tangkuban Parahu.

4. Bahwa manajemen PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu kerap kali membuat kebijakan atau tindakan yang kontroversial dan menyinggung keberadaan masyarakat Kabupaten Subang, hanya karena merasa berkuasa atas pengelolaan TWA Tangkuban Parahu sehingga berpotensi untuk terjadinya konflik sosial.

5. Bahwa PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu tidak berkontribusi positif terhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Subang bahkan mengabaikan kewajiban atas pajak daerah sebagaimana diatur dalam UU 28 tahun 2009.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami mohon agar Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup melakukan evalusasi terhadap keputusan Menhut No 306/KPTS-II/2009 tentang penunjukkan PT GRPP sebagai pengelola TWA Tangkuban Parahu. Selanjutnya untuk pengelolaan TWA Tangkuban Parahu dapat dijalankan oleh BUMD Kabupaten Subang.

Tembusan surat disampaikan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Barat, dan Anggota DPR RI Maruarar Sirait S.Ip.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here