SUBANG – Rencana Pinjaman Daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendadak menjadi topik yang hangat diperbincangkan, terutama di media massa dan media social.

Terdapat pro dan kontra terhadap kebijakan Bupati Subang H. Ruhimat yang disampaikan pada SIdang paripurna DPRD Kabupaten Subang pada Hari Rabu (21/08/2019).

Bagi yang mendukung kebijakan tersebut berpendapat bahwa langkah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengajukan Pinjaman Daerah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Subang merupakan langkah yang tepat. Itu karena tuntutan akan percepatan pembangunan di Kabupaten Subang menjadi sesuatu yang mendesak, terlebih di Kabupaten Subang terdapat proyek strategis nasional yang sedang dibangun yaitu Pelabuhan Internasional Patimban.

Seperti Nota Pengantar yang disampaikan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang, pinjaman daerah yang diajukan adalah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Subang yaitu pengadaan tanah lingkar subang, pelebaran jalan sekitar patimban, pembangunan ruas jalan purwadadi-pabuaran dan pengadaan lahan di subang kota.

Kembali ditegaskan oleh Bupati pada saat kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Hotel Lembah Sari Mas Hari Kamis, 22 Agustus 2019 dihadapan para Kepala Perangkat Daerah dan Para Camat bahwa tujuan dari pembangunan dibeberapa titik-titik strategis tersebut yaitu berkembang pesatnya perekonomian di Kabupaten Subang yang muaranya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Subang.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bupati bahwa urgensi pinjaman daerah adalah untuk menarik Anggaran pusat dan provinsi. “Sebetulnya pusat dan provinsi siap membiayai beberapa usulan pembangunan jalan yang strategis di Kabupaten Subang. Misalnya untuk jalan lingkar luar, akan tetapi terkendala dengan ketersediaan lahan karena belum dibebaskan. Di masa yang lalu juga terdapat beberapa lokasi pembangunan jalan yang tidak bisa direalisasikan karena permasalahan serupa. Dua hal ini juga melatarbelakangi Kebijakan Pinjaman Daerah yang diusulkan ke DPRD Kabupaten Subang untuk mendapat persetujuan,” ujar Bupati.

Sementara bagi yang kontra mempertanyakan terkait dengan skema pengembalian pinjaman daerah tersebut, karena dikhawatirkan akan menjadi beban yang akan ditanggung oleh masyarakat subang. Menanggapi hal tersebut sebetulnya telah dijelaskan oleh Bupati Subang pada saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Subang dengan Agenda Jawaban Eksekutif terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Subang yang dilaksanakan pada Hari Kamis 22 Agustus 2019 bahwa skema pengembalian pinjaman daerah akan diselesaikan dalam tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) Tahun kedepan.

“Momentum pembangunan Pelabuhan Patimban diharapkan menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Subang. Dan lebih penting lagi bila pendapatan asli daerah belum juga bergerak sesuai dengan harapan maka pagu belanja alokasi infrastruktur yang sudah kami programkan akan kita dahulukan untuk digunakan pembayaran pinjaman daerah tersebut secara bertahap,” kata Ruhimat.

Dijelaskan terpisah oleh Kepala BKAD Kabupaten Subang H. Syawal bahwa mekanisme Pinjaman Daerah sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah. Merujuk pada peraturan pemerintah tersebut proses realisasi pinjaman daerah cukuplah Panjang, karena selain harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Subang juga harus mendapatkan persetujuan dari Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Terlepas dari pro dan kontra yang ada, tentunya kita berharap kebijakan Pinjaman Daerah tersebut harus-benar didasarkan kepada sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mengawasi seluruh program Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menjadi aspek penting yang tidak bisa dipisahkan,” ucap Syawal.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here