BANDUNG– Birokrasi pemerintahan dituntut mampu mengatasi berbagai persoalan publik, mulai dari masalah sampah dan banjir, kemacetan lalu lintas, ketertiban masyarakat, dan persoalan lain yang bisa mengurangi kualitas kehidupan warga.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana dalam sambutan pengangkatan, pengukuhan, dan pengambilan sumpah janji 250 pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di Ruang Serba Guna Balai Kota Bandung, Kamis (6/2/2020).

“Birokrat harus peka, proaktif, dan antisipatif sehingga tidak bersifat reaktif negatif saat terjadi masalah. Jangan alergi terhadap kritikan dan saran yang muncul dari berbagai pihak,” katanya.

Yana mengatakan, pelantikan pejabat Pemkot Bandung merupakan respon terhadap tuntutan dunia birokrasi yang semakin dinamis. Kebutuhan sumber daya manusia yang mumpuni di segala sektor juga melatarbelakangi pelantikan ini.

“Pengembangan organisasi birokrasi merupakan proses yang harus dilakukan secara terus-menerus, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal itu terkait dengan dinamika dan perubahan tugas, terutama untuk memenuhi ekspektasi publik, yaitu layanan yang sempurna,” paparnya.

Pejabat yang dibutuhkan saat ini, lanjutnya, adalah pejabat yang mampu mengerahkan segala sumber daya untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkanm bahkan harus mampu mengubah keadaan menjadi lebih baik.

Yana meminta agar semua instansi selalu melakukan pembaharuan dalam setiap pelayanan. Data-data terpadu sebagai basis acuan pelaksanaan program juga penting dipastikan keaktualannya. Termasuk juga selalu responsif terhadap isu terkini.

Ia mencontohkan penyebaran virus Corona yang saat ini sedang menjadi perhatian dunia. Ia “Kepada dinas terkait untuk bersinergi mengambil langkah antisipatif sehingga masyakarat tidak perlu risau menghadapinya,” katanya.

Sementara itu, pelantikan dan pengukuhan dilakuan terhadap 236 pejabat eselon IV dan 14 pejabat fungsional. Pejabat tersebut adalah, pustakawan, analis keuangan pusat dan daerah, penilik, apoteker, serta pengelola barang dan jasa.

Selain itu, dalam pelantikan ini juga terdapat pengukuhan para pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Dinas Pekerjaan Umum. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) membuat para pejabat di kedua instansi ini perlu dikukuhkan ulang.***

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here