SUBANG – Pelaksanaan program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertimpa kabar negatif. Sebab, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang harusnya tanpa pungutan sepeserpun, namun kabarnya masih ada masyarakat yang harus membayar.

Bahkan untuk mendapat pelayanan program tersebut, warga harus merogoh kocek sendiri dengan angka yang bervariasi. Seperti disebutkan oleh seorang warga Desa Mekarsari Kecamatan Cikaum, Kab Subang, Jaja Jarkasih.

“Warga banyak yang dimintai uang mulai dari Rp 150 ribu, Rp 300 ribu, hingga Rp 1,5 juta perbidang. Karena dimintai sama petugas ya kita bayar aja,” ujar Jaja, kepada wartawan, Jumat (20/03/2020).

Jaja menyebutkan, menurut informasi yang dia terima, jatah program PTSL di Desa Mekarsari saja mencapai 1700-an bidang tanah. Sisanya untuk dua desa, Tanjungsari Timur dan Tanjungsari Barat, dari total 2.500 bidang.

Sementara itu, Petugas Pelaksana program PTSL dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Subang untuk Kecamatan Cikaum, Didin Suryana tak mengelak kabar bahwa ada pungutan di lapangan. Namun dia membantah jika sampai ada pungutan mencapai Rp 1,5 juta.

Didin sendiri merupakan petugas teknis administrasi Pelaksana PTSL BPN di tiga desa, yakni Desa Pasirmuncang, Desa Tanjungsari Timur dan Desa Tanjungsari Barat Kecamatan Cikaum Kab Subang.

“Ya kalau Rp 150 ribu sampai Rp 500 ribu itu masih wajar lah. Tapi kalau sampai Rp 1,5 juta tidak lah, terlalu jauh,” akunya.

Ketua Tim Satgas Saber Pungli Kab Subang, yang juga Wakapolres Subang Kompol Faisal Pasaribu saat dikonfirmasi menyatakan akan mengecek terlebih dahulu ke lapangan. “Kita kroscek dulu nanti ya. Sekarang kita masih fokus (penanganan) Covid-19,” ujarnya.

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here