SUBANG – Pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang digalakan oleh Presiden Jokowi kerap disalahgunakan oleh perangkat BPN di lapangan. Dikatakan gratis oleh presiden, namun masyarakat tetap dipungut biaya yang tidak sedikit.

Biaya yang dikenakan kepada masyarakat pemilik lahan yang akan disertifikatkan sudah tentu di luar arahan presiden Jokowi. Kenyataan di lapangan tersebut seperti diungkapkan oleh salah seorang warga Desa Pasirmuncang, Kecamatan Cikaum, Kab Subang, Jaja Jarkasih.

Jaja menyebut pungutan yang dikenakan kepada masyarakat bervariasi. Ada yang Rp 300 ribu, Rp 500 ribu hingga mencapai Rp 1,5 juta. Menurutnya, ini sudah di luar kewajaran dan perlu ada tindakan tegas dari aparat terkait, seperti Satgas Saber Pungli.

Sebagai warga, dia memahami bahwa situasi sekarang semua fokus ke masalah pencegahan dan penanggulangan Virus Corona alias Covid 19. Namun, jika praktik pungli ini dibiarkan akan semakin mencekik rakyat yang ekonominya sudah susah.

“Kita semua terdampak korona ini. Tapi coba bayangkan, rakyat yang sudah terimbas ini, juga dibebankan masalah pungutan liar juga,” ujar Jaja, Sabtu (28/03/2020).

Oleh karena itu dia berharap besar, Satgas Saber Pungli segera melakukan tindakan soal pungli PTSL ini. Akan banyak uang rakyat yang bisa diselamatkan dan program PTSL berjalan gratis sesuai arahan presiden. Karena biaya pelaksanaan program PTSL ini pasti sudah dibiayai oleh negara.

Jaja menyebut, dari data yang dia dapat bahwa Desa Pasirmuncang mendapat jatah 1500 bidang, sementara Desa Tanjungsari Barat 970 bidang dan Desa Tanjungsari Timur kurang lebih 1200 bidang.

“Jatah PTSL Desa Pasirmuncang itu sebenarnya miliknya Desa Mekarsari namun oleh petugas BPN H Didin Suryana dialihkan ke Desa Pasirmuncang. Perkiraan saya, pungutan ke warga bisa mencapai miliaran rupiah. Makanya kami akan laporkan ke polisi,” ucap Jaja.

Pjs Kades Pasirmuncang, Anto Ruswanta, mengaku tak tahu waktu pembentukan tim panitia PTSL di desanya. Dia juga mengatakan kegiatan itu murni dikelola oleh panitia.

“Biaya administrasi atau pungutan ke tiap warga pemilik bidang lahannya juga tidak tahu. Honor untuk kepala desa saja tidak diberikan,” akunya.

Dikutip dari Kumparan, pembagian sertifikat tanah gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program Presiden Joko Widodo. Sejak awal dicanangkan, program di bawah komando Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini tidak dipungut biaya alias gratis.
Sayangnya, selama program tersebut berjalan, banyak aduan yang masuk bahwa pembuatan sertifikat tidak benar-benar gratis. Ada biaya yang diklaim sebagai administrasi hingga transpor yang harus dibayar.

Menanggapi hal tersebut, Jokowi geram dan menegaskan bahwa BPN sejatinya tidak boleh memungut biaya. Jika ada oknum yang melakukan, Jokowi pun mendorong warga untuk melaporkan perbuatan tersebut.

“Ya dilaporkan aja (ke polisi) kalo memang ada (pungutan) itu,” ungkap Jokowi.

poros jabar, iklan covid 19Iklan Pemerintah, Covid-19 - porosjabar.com

Tinggalkan komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here