Pilkada Subang Dipercepat? Ini Kata KPUD-Bawaslu dalam Diskusi di DPC PDI Perjuangan

0
179

SUBANG – Pertanyaaan mendasar mengemuka, apakah pilkada Subang dipercepat? Atau sebaliknya, periode bupati Subang saat ini, Ruhimat dan wakilnya Agus Masykur ditambah? Pertanyaan-pertanyaan lain juga muncul dalam diskusi Publik Bicara PDI Perjuangan Mendengar yang menghadirkan narasumber antara lain Ketua KPU Subang, Suryaman, Ketua Bawaslu Subang Parrahutan Harahap dan Heru Ginanjar, dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Subang.

Diskusi ini dibuka dengan uraian yang disampaikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Subang Maman Yudia dengan tema ‘Kapan Rakyat Subang Kembali Memilih, Maju atau Mundur?

Maman Yudia mengawali diskusi di Sekretariat DPC PDI Perjuangan, Sabtu (19/09/2020) dengan menyampaikan sejumlah evaluasi terutama kepada KPUD Subang.
KPUD, menurutnya, harus menyesuaikan implementasi program arahan dari pusat dengan situasi daerah.

“Rekrutmen petugas pemilu juga mesti independen secara legalitas terbebas dari ideologi apalagi afiliasi partai politik. Selanjutnya, persoalan pemutakhiran data terus diperbaiki,” kata Maman.

Pemaparan selanjutnya, Ketua KPUD Suryaman menyebut bahwa pasca pemilu serentak lalu, ada isu kencang pemisahan pemilihan serentak di MK disebabkan berbagai faktor seperti biaya dan fakta bahwa banyaknya petugas pemilu yang meninggal dunia.

“Dari pilkada dan pemilu serentak yang lalu kemudian beranjak jadi pemilu lokal dan nasional. Pemilu lokal, memilih kepala daerah baik itu bupati dan gubernur, memilih DPRD kabupaten dan provinsi. Sementara Pemilu Nasional memilih presiden-wapres, DPR RI dan DPD, ” kata Suryaman.

Diungkapkannya, bahwa RUU Pemilu hingga kini masih dibahas. Jadi belum tentu apakah pilkada 2022, atau mungkin melompat jauh 2027.
“Mau 2022 atau mundur misalnya 2027 kita harus siap. KPU akan kerja cepat memyesuaikan, ” tegas Suryaman.

Ketua Bawaslu Subang, H Parrahutan Harahap atau Haji Abang memaparkan
Pemilu baik itu pilkada atau nasional, maju mundurnya masih sangat dipengaruhi oleh pandemi.

“Pilkada serentak yang dijadwalkan tanggal 9 Desember 2020 di sejumlah daerah ini saja masih ada wacana ditunda akibat berbagai hal. Termasuk Pandemi Covid-19 bikin pengawasan jadi tidak maksimal,” ungkapnya.

Heru Ginanjar dari KIPP menimpali bahwa hasil pengamatan lembaganya, masih banyak peserta curang. Contohnya, ada oknum peserta pemilu melakukan kampanye terang terangan di sekolah.
Dia mengajak semua stakeholder untuk sama sama perbaiki pemilu. Bersihkan dari kecurangan

Diskusi berlangsung dalam beberapa jam dibagi beberapa sesi dan tanya jawab yang dipandu Puri Ramdani. Kesimpulan banyak masukan positif demi meningkatkan kualitas demokrasi di Subang. Hadir Sekretaris DPC Niko Rinaldo dan puluhan kader partai.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.