Resmi, Pemerintah Larang Mudik 6-17 Mei 2021

0
Rakor lintas sektoral secara virtual
Foto : Saat Rakor lintas sektoral secara virtual.

SUBANG – Dalam menghadapi Lebaran tahun ini, pemerintah gelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral secara Virtual, yang dipimpin oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan beberapa Menteri terkait yang digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/04/2021).

Pemerintah diketahui melahirkan sejumlah kebijakan untuk masyarakat, mengingat ndonesia masih dilanda Pandemi Covid-19. Pemerintah melarang masyarakat pergi mudik Lebaran pada periode 6-17 Mei 2021 mendatang.

Operator transportasi pun dilarang untuk beroperasi pada periode tersebut. Namun, untuk mereka yang memiliki izin khusus melakukan perjalanan diperbolehkan. Asalkan, sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Terkait dengan adanya kebijakan itu, diketahui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah masyarakat yang masih nekat melakukan mudik.

Berdasarkan pemaparan dari Polda Jabar sesuai dengan surat edaran satgas penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021, masyarakat yang melakukan aktifitas perjalanan untuk keperluan mendesak atau non-mudik, wajib memiliki surat izin perjalanan tertulis atau surat izin keluar/masuk (SIKM) dan apabila pelanggar protokol kesehatan termasuk pelanggar mudik Idul Fitri 1442 H akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Barat no.5 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Subang AKBP Aries Kurniawan Widiyanto, turut menghimbau terkait persiapan menghadapi Idul Fitri tahun ini termasuk juga memaparkan kesiapan operasi ketupat 2021 yang akan dilaksanakan serentak se-Jawa Barat.

“Ini dilakukan selama 12 hari yang akan dimulai tanggal 6 mei – 17 Mei guna mencegah masyarakat bepergian ataupun mudik untuk upaya penanganan Covid-19,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Pj Sekda Kabupaten Subang H Asep Nuroni yang mewakili pemerintah daerah Kabupaten Subang, mengatakan sebagaimana telah disepakatinya penanganan aktifitas masyarakat pelaku perjalanan lintas provinsi sesuai komitmen bersama sekertaris daerah provinsi se pulau jawa.

“Kami meminta kerjasamanya ke berbagai kalangan untuk membangun kondusifitas sehingga aktifitas masyarakat tetap aman, tertib, dan tentram namun tetap disiplin protokol kesehatan. Pemerintah kabupaten Subang akan turut mendukung kebijakan ini melalui Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan bekerjasama dengan unsur TNI dan Polri untuk memperlancar pelayanan dan pengaturan kebijakan tersebut demi kenyamanan masyarakat,” ujar Kang Asep sapaan akrab Sekda Subang.

ok siap, mantap!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.