Surat Insan Film Cukup ke Dirjen Kebudayaan, tak Perlu ke Jokowi

0
Foto : Ariani Djalal sebagai mantan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden periode I dan juga duta laksana Lembaga Adat Kratwan Galuh Pakuan.

JAKARTA – Penyampaian surat Insan Film kepada Presiden Jokowi terkait Dana Abadi Kebudayaan, dinilai salah alamat. Baiknya cukup saja dengan audiensi dengan Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid.

Jokowi dalam Kongres Kebudayaan Indoensia 2018, menyepakati terbentuknya Dana Abadi Kebudayaan yang sudah tertuang dalam pasal 49 UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Setelah melalui pembahasan pada tahun 2019, Dana Abadi Kebudayaan ini mulai akan digelontorkan oleh pemerintah pada tahun 2020 untuk dapat digunakan pada tahun 2021 mendatang.

Duta Laksana Lembaga Adat Karatwan Galuh Pakuan, Ariani Djalal yang juga mantan Tenaga Ahli Madya Kantor Staf Presiden periode I mengatakan, dasar hukum Dana Abadi Kebudayaan tersebut, yakni UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang akan digunakan besarannya sekitar 6-7% dari Rp 5T. Artinya Badan Layanan Umum (BLU) Dana abadi Kebudayaan akan memiliki program anggaran sekitar Rp 350 Miliar/tahun.

“Surat terbuka kepada Presiden Jokowi dari Insan Film sangat semarak di sosial media maupun berita-berita online, seharusnya cukup sampai ke bapak Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid,” ujar Ariani lewat sambungan telepon, Sabtu (06/03/2021).

Adapun kutipan isi surat dari insan film, “Kami sangat berharap koordinasi pemerintah Indonesia melalui kementerian yang terkait di Kabinet Indonesia Maju dan Satuan Tugas Covid-19 untuk bisa memberikan bantuan kepada perfilman Indonesia melalui berbagai paket stimulus, subsidi, serta perlindungan hukum dan kesehatan,” bunyi surat tersebut.

Kawan-kawan insan film juga, lanjut Ariani, sebetulnya sangat dekat dan kenal dengan Dirjen Kebudayaan.

“Beliau yang membidani Dana Abadi Kebudayaan secara formal akan dikelola sebagai Badan Layanan Umum (BLU), yang tahap proses penyusunan secara formal seharusnya selesai bulan Mei atau Juni 2020 lalu,” lanjutnya.

Ariani menegaskan, bidang-bidang yang terdampak pandemi tidak hanya bidang perfilman namun juga seni-seni pertunjukan dimana ada ribuan sanggar seni tradisi tari, musik dan teater yang terdampak pandemi.

“Saya berharap, segera ada rencana strategis dari pengelola BLU Dana Abadi Kebudayaan sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yakni satu diantaranya mengenai “pembinaan”. Output kegiatannya peningkatan kapasitas dan keberlangsungan “sustainability” kegiatan budaya. Memberikan stimulus keberlangsungan kegiatan budaya bentuknya bisa bermacam-macam, apakah santunan atau fasilitas-fasilitas alat produksi gratis dan sebagainya,” paparnya.

Diketahui, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp5 triliun untuk pokok Dana Abadi Kebudayaan. Dana tersebut baru bisa dipetik manfaatnya pada 2021.

“Jadi, harusnya bisa digunakan manfaatnya pada 2021 ini. Kami berprinsip yang menjalankan kebudayaan itu adalah masyarakat. Untuk itu, kita harus sokong. Untuk bikin BLU juga perlu waktu. Selama proses pembentukan berjalan, tugas pelayanan kita tetap berjalan,” tutup Ariani.

ok siap, mantap!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.